 |
RAPAT: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Tanah Laut menghadiri rapat bersama Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut membahas inovasi SIAP MELAUT – Foto Ist |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Nelayan di Bumi Tuntung Pandang boleh bergembira karena kini rumitnya masalah perizinan dan sulitnya akses untuk mendapatkan BBM bersubsidi bisa diatasi dengan gebrakan inovasi bertajuk SIAP MELAUT.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Tanah Laut, M. Kusri mengatakan, potensi garis pantai sepanjang 175,93 km belum sepenuhnya memberikan kemudahan operasional bagi 2.815 kapal nelayan setempat. Masalah utama sering kali muncul dari kompleksitas aturan yang melibatkan kewenangan pemerintah provinsi maupun pusat.
"Selama ini nelayan kita sering mengeluh soal kompleksitas perizinan yang harus ke provinsi atau pusat. Belum lagi urusan dokumen kapal yang kadang tidak sinkron, dampaknya mereka susah dapat BBM subsidi dan asuransi," ujar M. Kusri dalam Rapat Kerja bersama Komisi II DPRD Kabupaten Tanah Laut di ruang rapat DPRD, Senin (2/2/2026).
Kondisi dokumen yang tidak lengkap atau tidak sinkron tersebut sering kali menjadi penghalang bagi nelayan untuk mendapatkan hak-hak mereka, seperti asuransi perlindungan diri dan jatah solar subsidi.
Inovasi SIAP MELAUT (Selesaikan Izin dan Administrasi Pelayaran Melaut Legal, Aman, untuk Tangkap) hadir sebagai solusi layanan publik terintegrasi. Program ini melibatkan berbagai instansi mulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), hingga pihak perbankan dan Pertamina.
M. Kusri menegaskan bahwa inti dari program ini adalah sistem jemput bola. Nelayan tidak lagi diminta mengurus dokumen secara mandiri ke berbagai instansi yang berbeda lokasi, melainkan difasilitasi dalam satu sistem terpadu.
"Kami ingin memastikan operasional penangkapan ikan itu aman dan layak. Lewat SIAP MELAUT, kita dampingi verifikasi dokumennya, kita fasilitasi akses solar subsidinya supaya tepat sasaran, sampai ke pelatihan keselamatan pelayaran dan sertifikasi kecakapan nelayan (SKN)," jelasnya.
Program ini merupakan perwujudan visi "Simpun" yang diusung oleh Bupati H. Rahmat Trianto dan Wakil Bupati H. Muhammad Zazuli.
DKPP bertindak sebagai penggerak utama (leading sector) untuk menjamin keberlanjutan layanan ini agar nelayan memiliki kepastian hukum saat bekerja di laut.
"Tujuannya jelas, kita ingin nelayan kita legal dokumennya, aman saat melaut, dan yang paling penting adalah sejahtera ekonominya," tegas Kusri.
Gebrakan ini pun disambut positif oleh Komisi II DPRD Tanah Laut. Dewan mendorong agar segera dibentuk Nota Kesepahaman (MoU) dengan kementerian terkait sebagai payung hukum yang kuat. DPRD juga menyatakan kesiapannya untuk mendampingi DKPP dalam melakukan ekspose ke tingkat pusat guna menjadikan SIAP MELAUT sebagai percontohan nasional dari Tanah Laut.
Langkah ini dirancang sebagai upaya nyata untuk memangkas birokrasi yang selama ini dianggap menghambat laju ekonomi masyarakat pesisir di Kabupaten Tanah Laut.
Penulis : Lutfi