Nusron Wahid: Sanad Keilmuan Fondasi Etika Kepemimpinan Publik

 

PIJAKAN NORMATIF: Kajian Tarawih UI, Nusron Wahid bicara keadilan dan distribusi Tanah -Foto dok Rilis ATR/BPN

 

RILISKALIMANTAN.COM, JABAR - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menegaskan pentingnya sanad keilmuan sebagai fondasi berpikir sekaligus etika kepemimpinan dalam perumusan kebijakan publik. Hal itu disampaikannya di hadapan alumni Universitas Indonesia (UI) dan jemaah Kajian Tarawih di Masjid Ukhuwah Islamiyah, UI, Depok, Senin (23/2/2026).

Dalam pemaparannya, Nusron mengutip pandangan ulama mengenai pentingnya sanad sebagai mata rantai keilmuan yang menjaga otoritas dan kebenaran ajaran.

“Ilmu itu harus ada sanadnya karena kalau tidak ada sanadnya, itu nanti kita tersesat. Imam Muslim dalam kitabnya, Shahih Muslim, mengatakan bahwa sanad itu bagian dari ajaran agama. Kalau tidak ada sanad, orang akan cenderung ngawur, ngomong sesuatu semaunya sendiri,” ujar Nusron.

Menurut dia, prinsip sanad dalam agama memiliki analogi dalam tata kelola pemerintahan. Jika sanad menjaga otoritas ilmu, maka dalam kebijakan publik, data, regulasi, dan kerangka hukum berfungsi sebagai pijakan normatif. Tanpa dasar yang teruji, keputusan publik berisiko berubah menjadi persepsi pribadi yang dibungkus kewenangan.

Nusron menekankan bahwa kepemimpinan tidak semata persoalan teknis administratif, melainkan juga moral. Ia menyebut manusia memiliki kecenderungan merasa paling benar, manipulatif, mengikuti kepentingan pribadi, bahkan menekan pihak yang lebih lemah. Dorongan tersebut, jika tidak dikendalikan, dapat menjauhkan kebijakan dari prinsip keadilan.

Dalam konteks itu, ia mengutip doa Rasulullah sebagai pengingat etika bagi pemegang amanah publik.

“Ya Allah, siapa yang menjadi pemimpin dan ketika memimpin ia mempersulit hidupnya orang lain, maka persulitlah hidupnya ya Allah. Sebaliknya, siapa yang memimpin dan ia mempermudah urusan rakyatnya, maka mudahkanlah hidupnya,” ucapnya.

Berbicara mengenai kebijakan pertanahan, Nusron merujuk Surah Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi “…kay la yakuna dulatan baina al-aghniya’i minkum”, yang bermakna agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya. Ia menyatakan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kebijakan pertanahan dan tata ruang dirumuskan dengan semangat distribusi sumber daya yang lebih adil dan tidak terkonsentrasi pada segelintir pihak.

"Kebijakan seperti penataan dan penertiban Hak Guna Usaha, redistribusi tanah, dan penataan ruang, diarahkan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi struktural serta memperluas manfaat sosial bagi masyarakat," tegas Nusron, yang juga menjabat sebagai Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana.

Ia turut mengutip kaidah ulama klasik yang menyatakan bahwa keberlangsungan suatu negara ditentukan oleh keadilan, bukan simbol atau identitas formalnya.

“Karena itu, inti kepemimpinan adalah memastikan keadilan benar-benar hadir dalam kebijakan publik,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Nusron mengajak alumni dan mahasiswa memaknai kepemimpinan sebagai tanggung jawab moral jangka panjang. Generasi muda, menurut dia, perlu memadukan kompetensi profesional dan integritas etis agar kebijakan publik tidak hanya efektif secara teknokratis, tetapi juga berkeadilan sosial.

Sumber: Rilis ATR/BPN