 |
| SOSOK: Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Firman Yusi - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Firman Yusi, mendorong adanya langkah perlindungan konkret bagi pelaku usaha perikanan guna mengantisipasi dampak perubahan iklim yang semakin nyata dirasakan di daerah.
Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027 yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalsel di Fave Hotel Banjarbaru, Kamis (5/2/2026).
Dalam kesempatan itu, Firman Yusi menyoroti pentingnya perlindungan bagi pembudidaya ikan dan nelayan tangkap, khususnya kelompok tradisional dan skala kecil yang dinilai paling rentan terdampak perubahan iklim.
Menurut Firman, perubahan iklim telah memicu peningkatan frekuensi banjir dan cuaca ekstrem di Kalimantan Selatan. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap sektor perikanan, mulai dari kerusakan infrastruktur budidaya, penurunan kualitas air, hingga kematian massal ikan, seperti yang pernah terjadi di Kabupaten Barito Kuala.
“Dampak perubahan iklim ini berulang dan nyata. Pembudidaya dan nelayan tidak bisa terus-menerus menanggung kerugian tanpa adanya perlindungan,” ujar Firman kepada wartawan.
Ia mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat memprogramkan atau memberikan subsidi Asuransi Usaha Perikanan Budidaya bagi pembudidaya ikan di keramba, kolam, maupun tambak. Menurutnya, asuransi tersebut penting untuk menjaga keberlangsungan usaha ketika terjadi gagal panen akibat faktor alam.
Selain itu, Firman juga mendorong agar nelayan tangkap difasilitasi sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan tersebut dinilai perlu untuk melindungi nelayan dari risiko kecelakaan kerja, ketidakmampuan melaut akibat cuaca buruk, hingga memberikan jaminan hari tua dan kematian.
Tak hanya soal perlindungan, Firman Yusi juga menekankan perlunya diversifikasi sumber pendapatan nelayan melalui pelatihan dan pendampingan usaha alternatif. Ia berharap berbagai usulan tersebut dapat dibahas secara serius dalam perencanaan anggaran daerah guna memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir di Kalimantan Selatan.
Sumber: Kalsel Pos