 |
| SOSOK: Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Pendapatan daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada tahun anggaran 2025 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Hingga tutup tahun, realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai Rp10,94 triliun atau 103,99 persen dari target sebesar Rp10,52 triliun.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kalimantan Selatan, Subhan Nor Yaumil, menyebut capaian tersebut menjadi indikator kinerja positif pengelolaan pendapatan daerah sekaligus meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
“Alhamdulillah, realisasi pendapatan daerah mampu melampaui target. Ini merupakan hasil kerja bersama serta dukungan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan,” ujar Subhan di Banjarbaru, Rabu (21/1/2026).
Ia mengungkapkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp5,18 triliun atau 113,11 persen dari target Rp4,58 triliun. Pencapaian PAD tersebut terutama ditopang oleh sektor pajak daerah yang terealisasi Rp4,21 triliun atau 113,60 persen dari target yang ditetapkan.
Secara detail, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terealisasi Rp606,48 miliar atau 101,08 persen, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp389,03 miliar atau 117,89 persen, serta Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) yang mencapai Rp2,82 triliun atau 118,58 persen. Selain itu, Pajak Air Permukaan (PAP) tercatat mencapai 113,87 persen, sementara Pajak Air Bawah Tanah (PAB) mencatatkan realisasi tertinggi dengan 141,04 persen.
Meski demikian, Subhan mengakui masih terdapat sejumlah jenis pajak yang belum memenuhi target, di antaranya Pajak Rokok dengan realisasi 96,53 persen serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) yang baru mencapai 81,79 persen.
“Untuk pajak yang belum optimal, akan kami evaluasi dan perkuat strategi pemungutannya agar ke depan dapat lebih maksimal,” tegasnya.
Ia berharap capaian pendapatan daerah tersebut dapat memperkuat kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.
Sumber: MC Kalsel