.jpeg) |
| SIMBOL: Bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA – Indonesia mencatat sejarah baru di panggung internasional setelah resmi ditetapkan sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tahun 2026. Penetapan tersebut dilakukan dalam Pertemuan Dewan HAM PBB di Jenewa, Kamis (8/1/2026), bertepatan dengan pelaksanaan organizational meeting pertama Dewan HAM PBB pada tahun ini.
Keberhasilan Indonesia menduduki posisi strategis tersebut tidak terlepas dari upaya diplomasi yang intensif dan berkesinambungan.
“Proses penetapan tersebut merupakan hasil dari kerja diplomasi yang terkoordinasi dan berkelanjutan dari berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia,” demikian keterangan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dalam siaran pers, Kamis.
Kemlu RI, sesuai arahan pimpinan tertinggi, mengoordinasikan seluruh Perwakilan RI di luar negeri sekaligus melakukan pendekatan diplomatik aktif dengan berbagai perwakilan negara sahabat di Jakarta. Langkah ini memperkuat dukungan internasional terhadap pencalonan Indonesia.
Dalam konteks tersebut, Perutusan Tetap Republik Indonesia di Jenewa memainkan peran sentral sebagai ujung tombak diplomasi Indonesia di Dewan HAM PBB. Upaya ini diperkuat dengan dukungan Perutusan Tetap RI di New York serta kontribusi perwakilan RI lainnya. “Seluruh upaya tersebut dilaksanakan secara terpadu melalui komunikasi dan pendekatan diplomatik yang terstruktur, konsisten, dan selaras dengan praktik diplomasi Indonesia di forum multilateral,” lanjut keterangan Kemlu.
Jabatan Presiden Dewan HAM PBB akan diemban oleh Wakil Tetap Republik Indonesia untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro. Dalam perannya, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sepanjang 2026 secara objektif, inklusif, dan berimbang, sejalan dengan programme of work tahunan serta berbagai isu HAM yang menjadi perhatian global.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan komitmen Indonesia untuk menjalankan mandat tersebut secara imparsial, objektif, dan transparan. Ia menekankan bahwa Presidensi Indonesia akan memprioritaskan pembangunan kepercayaan, penguatan dialog lintas kawasan, serta keterlibatan konstruktif seluruh pemangku kepentingan.
Presidensi ini menjadi yang pertama bagi Indonesia sejak Dewan HAM PBB dibentuk pada 2006, dengan mekanisme pemilihan yang mengikuti rotasi antar kelompok kawasan.
“Kepercayaan tersebut didasarkan pada rekam jejak dan konsistensi peran Indonesia dalam pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di tingkat internasional,” demikian keterangan Kemlu.
Sumber: Kompas.com