 |
| PENGAMATAN: Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Miftahul Chair, beserta sejumlah pihak melakukan pemantauan grafik perkembangan harga kebutuhan pokok dan jasa di daerah pada minggu ketiga Januari 2026 - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga kebutuhan pokok dan jasa di daerah. Pada minggu ketiga Januari 2026, Kalimantan Selatan tercatat tidak masuk dalam jajaran provinsi dengan kenaikan indeks perkembangan harga tertinggi di Indonesia.
Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Miftahul Chair, menyampaikan bahwa kondisi harga di Kalsel relatif stabil dan bahkan mengalami penurunan sebesar 0,03 persen. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah bersama Kementerian Dalam Negeri RI secara daring.
“Alhamdulillah, pada minggu ketiga Januari 2026 ini Kalimantan Selatan tidak mengalami kenaikan harga yang signifikan. Kita justru berada pada posisi stabilisasi harga dan bahkan terjadi penurunan sebesar 0,03 persen,” kata Chair di Banjarbaru, Senin (19/1/2026).
Kendati demikian, Pemprov Kalsel tetap menyiapkan langkah antisipatif untuk mengendalikan potensi inflasi, khususnya menjelang periode angkutan Lebaran yang kerap diikuti peningkatan harga, terutama pada sektor transportasi udara.
Chair menjelaskan, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, sejalan dengan kebijakan Kementerian Perhubungan terkait penetapan tarif batas atas tiket pesawat.
“Kita perlu terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Perhubungan, karena di sana sudah ada ketentuan tarif batas atas. Harapannya, kebijakan subsidi dari pemerintah pusat, termasuk PPN yang ditanggung pemerintah, tetap dapat diberlakukan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalsel, Eddy Elminsyah Jaya, menegaskan pentingnya kepatuhan seluruh pihak, baik pemerintah maupun maskapai penerbangan, terhadap regulasi yang telah ditetapkan.
Saat ini, pemerintah pusat telah memberikan berbagai bentuk subsidi, antara lain subsidi avtur serta subsidi harga khusus yang diberlakukan di 37 bandara dari total 257 bandara di Indonesia.
Selain peran pemerintah, Eddy juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga stabilitas inflasi. Masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam merencanakan perjalanan, seperti menghindari pembelian tiket pada masa puncak liburan serta memanfaatkan pembelian tiket lebih awal.
“Kami berharap masyarakat bisa merencanakan perjalanan dengan baik, tidak membeli tiket di peak season dan melakukan pembelian jauh-jauh hari. Langkah ini diharapkan dapat membantu menekan laju inflasi, khususnya pada periode angkutan Lebaran yang diperkirakan berlangsung dari Februari hingga Maret 2026,” ungkap Eddy.
Sumber: MC Kalsel