 |
| RAMAI: Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Muhamad Muslim, mewakili Gubernur Kalsel, H. Muhidin, melakukan foto bersama peserta kegiatan penerapan sistem on boarding bagi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Katalog Elektronik Versi 6 - Foto Dok Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus mempercepat transformasi digital di bidang pengadaan barang dan jasa. Salah satunya melalui penerapan sistem on boarding bagi Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di Katalog Elektronik Versi 6.
Kebijakan ini disosialisasikan melalui kegiatan yang dibuka oleh Plt. Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H. Muhamad Muslim, mewakili Gubernur Kalsel, H. Muhidin, di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, Rabu (8/10/2025).
Gubernur Muhidin dalam sambutannya menegaskan komitmen Pemprov Kalsel untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ia menyebut digitalisasi pengadaan bukan sekadar tren, tetapi tuntutan regulasi dan kebutuhan dalam pelayanan publik.
“Melalui katalog elektronik, proses pengadaan dapat lebih efisien dan terbuka. Termasuk dalam pengadaan jasa perorangan seperti PJLP, yang kini bisa dilakukan secara digital dan terverifikasi,” ungkapnya.
Transformasi ini juga menjadi jawaban atas kebutuhan tenaga pendukung pemerintahan non-ASN. Dengan sistem katalog elektronik, pengadaan tenaga PJLP dilakukan sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas anggaran.
Selama tiga hari kegiatan, para peserta mendapatkan pendampingan langsung mengenai tata cara registrasi, unggah dokumen, hingga publikasi penyedia di sistem katalog elektronik terbaru.
Selain itu, Muhidin juga menggarisbawahi pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah agar kebijakan berjalan optimal. Setiap SKPD diminta berkoordinasi dalam pemetaan kebutuhan, validasi jabatan, dan penyesuaian pembiayaan agar tidak tumpang tindih.
“Kita ingin seluruh tenaga PJLP di lingkungan Pemprov Kalsel terdata dan terintegrasi secara digital. Ini bagian dari reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang modern,” tegasnya.
Melalui langkah ini, Pemprov Kalsel berharap tercipta sistem pengadaan jasa yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil, sekaligus memperkuat pelayanan publik berbasis digital di Bumi Lambung Mangkurat.
Sumber: MC Kalsel