 |
Anggota DPRD Balangan Saiful Arif. Foto-dok. Istimewa |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL — Anggota DPRD Balangan Saiful Arif menilai Rencana efisiensi anggaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 belum sepenuhnya diterapkan di Kabupaten Balangan.
Menurutnya, sejumlah SKPD, termasuk Dinas Kesehatan (Dinkes) mengaku belum menerima petunjuk teknis atau surat edaran resmi sebagai dasar pelaksanaan kebijakan tersebut.
Saiful menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan layanan kesehatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Program seperti Home Care serta pelayanan di puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya tetap menjadi prioritas belanja dinas.
“Kalaupun nanti aturan efisiensi terbaru diberlakukan, kami berharap dinas tidak akan memangkas belanja yang berdampak langsung pada pelayanan publik. Kami harap dinas tetap berkomitmen menjaga kualitas layanan kesehatan di Balangan,” ujarnya kepada awak media Selasa (9/9/2025).
Saiful meminta para kepala SKPD agar lebih transparan dan responsif terhadap kebijakan pusat. Terutama yang berkaitan dengan efisiensi anggaran.
“Fungsi anggaran DPRD tidak hanya mengesahkan, tapi juga mengawasi. Maka kami berharap pelaksanaan efisiensi ini tidak hanya formalitas, tapi benar-benar mempertimbangkan kepentingan rakyat,” tegas Saiful.
Politisi partai Demokrat ini menekankan bahwa di tengah pengetatan fiskal, pemerintah daerah tetap harus memprioritaskan belanja yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial dasar.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kesehatan Balangan, Ahmad Sauki menyampaikan hingga kini pihaknya masih mengacu pada skema efisiensi anggaran yang telah dijalankan sejak awal 2025, berdasarkan arahan Presiden RI Prabowo Subianto.
"Yang kami kurangi hanya kegiatan operasional berupa perjalanan dinas. Sedangkan pelayanan teknis di lapangan tetap berjalan dengan anggaran penuh,” jelasnya.
Penulis: Mardiana