RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-17 Masa Sidang V Tahun Sidang 2023-2024. Menurutnya, pemerintah saat ini dan DPR RI saat ini akan membahas hal tersebut untuk dilaksanakan di pemerintahan selanjutnya.
"Hari ini adalah hari di mana kami dari Pemerintah menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk anggaran 2025, yaitu untuk tahun anggaran di mana pemerintah baru akan memulai," katanya di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2024).
Menurutnya, dalam situasi transisi pihaknya terus berkomunikasi sehingga hal-hal yang penting tetap bisa diwadahi di dalam KEM PPKF. Dalan kesempatan itu Sri Mulyani menyampaikan beberapa asumsi di pemerintahan selanjutnya, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga harga minyak.
Namun, kata dia, asumsi tersebut akan direspons terlebih dahulu oleh masing-masing fraksi di DPR RI. Setelah itu pemerintah, DPR RI serta otoritas terkait akan melakukan rapat di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
"Berbagai asumsi yang tadi disampaikan nanti akan mendapat respon dari masing-masing fraksi, dan kemudian kita akan bahas di Banggar (DPR RI). Jadi mengenai kuota, apakah growth, inflasi, suku bunga, nilai tukar nanti kita akan bahas bersama termasuk di dalamnya ada Bappenas, Bank Indonesia, BPS, Badan Anggaran," bebernya.
Adapun dirinya menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,1% sampai 5,5%. Dengan komitmen dan kerja sama berbagai pihak, ia yakin target tersebut dapat tercapai.
Sementara itu, mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian di pasar keuangan global yang masih tinggi, Yield SBN Tenor 10 tahun diperkirakan berada di kisaran 6,9% - 7,3%. Sementara nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp 15.300 -Rp 16.000.
Sumber: finance.detik.com