 |
| NEGOSIASI FREEPORT: Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia buka suara soal negosiasi dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) yang disebut Jokowi berlangsung alot -Foto dok cnnindonesia.com |
RILISKALIMANTAN.COM, JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia buka suara soal negosiasi dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) yang berlangsung alot.
Hal itu sebelumnya disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ya (negosiasi) alotlah karena kita minta untuk bangun smelter di Papua," kata Bahlil, pada Rabu (10/4/2024), di rumah dinasnya di Jakarta Selatan.
Bahlil mengatakan pemerintah meminta Freeport membangun smelter di Papua demi meningkatkan perekonomian di daerah itu. Padahal, tambang dilakukan di Papua.
Selain itu, menurut Bahlil, negosiasi juga berlangsung alot terkait penambahan saham Indonesia di PTFI menjadi 61 persen.
Namun, ia memastikan Freeport-McMoRan akan setuju dengan penambahan saham tersebut.
"Harus mau lah. Negara negara kita kok. Saya salah satu yang negosiasi itu. Jadi insyaallah," katanya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut keinginan pemerintah untuk untuk menambah kepemilikan saham sebesar 10 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) menjadi 61 persen masih cukup panjang. Pasalnya, negosiasi berjalan sangat alot.
Hal ini disampaikan Jokowi usai bertemu dengan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/3/2024) lalu.
"Masih dalam proses negosiasi dan juga persiapan regulasinya, tapi saya yakin angka (61 persen) itu bisa kita dapatkan. Ya namanya negosiasi kan udah lama ini, alot. Alot banget," katanya, Kamis (28/3/2024) lalu, saat memberi sambutan pada Kongres ke-12 Hikmahbudhi di Ancol, Jakarta Utara.
Menurut Jokowi, untuk tahap awal yang dikejar adalah perpanjangan kontrak PTFI di Indonesia. Ditargetkan bisa selesai paling lambat Juni 2024.
"Ini regulasinya rampung dulu baru negosiasinya bisa segera difinalkan. Tapi saya melihat, tadi saya targetkan enggak sampai Junilah, secepatnya. Kalau bisa secepatnya paling lambat Juni," jelasnya.
Sumber: cnnindonesia.com
