 |
| RAMAI: Kegiatan audit kasus stunting pertama di tahun 2023 yang digelar oleh DPPKBP3A Batola bersama instansi terkait - Foto Dok Kominfo Batola |
RILISKALIMANTAN.COM, KALSEL- Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten (DPPKBP3A) Kabupaten Barito Kuala (Batola) menggelar kegiatan audit kasus stunting pertama di tahun 2023, Jumat (18/8/2023) lalu.
Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris TPPS Batola sekaligus Kepala DPPKBP3A Batola Hj. Harliani, Ahli Gizi Didik Hariadi, BKKBN Provinsi Kalsel dr. Hendra, Camat Barambai, Penyuluh KB dan anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Batola.
Mengambil lokus di kecamatan Barambai desa Handil Barabai, dalam kesempatan ini Kepala DPPKBP3A Batola Hj. Harliani memaparkan tujuh kasus beresiko stunting di desa tersebut dan menyampaikan rencana tindak lanjut kasus stunting oleh TPPS Batola yang diketuai Sekda Batola Ir. H. Zulkipli Yadi Noor, M.Sc.
Adapun rencana tindak lanjut oleh TPPS yaitu merekomendasikan pembangunan fasilitas sanitasi, pendampingan TPK (Tim Pendamping Keluarga) pada Pola Asuh Anak, penggunaan kontrasepsi IUD, pendampingan TPK tentang 4T (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Banyak dan Terlalu Dekat), edukasi oleh TPK untuk pemasangan stiker larangan merokok didalam rumah dan fasilitas umum lainnya. KIE (Komunikasi Informasi Edukasi) resiko kehamilan pada usia diatas 35 tahun, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) melalui program Permata Bunda, pendampingan TPK 1.000 HPK dan memberi eduaksi pada Ibu hamil tentang menu sehat.
“Desiminasi awal ini sangat penting untuk melihat sejauh mana audit stuting di Batola. Penanganan stunting maupun pencegaahan di Kabupaten Batola sudah banyak dilakukan baik lintas sektor maupun spesifik yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Kita tidak hanya pada penurunan tetapi bagaimana pada pencegahan stunting itu sendiri, karena tingkat kehadiran di posyandu sangat berpengaruh. Ketika tidak hadir di posyandu dikhawatirkan jumlah stunting akan bertambah," tegasnya.
Terkait Rembuk stunting yang telah dilaksanakan tingkat kabupaten sudah dilaksanakan dengan menghadirkan semua lintas sektor, semua elemen masyarakat baik dari SKPD, Camat, Lurah, Kepala Desa, ketua Tim Penggerak PKK Desa hingga pada elemen masyarakat di pihak ketiga yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pada penurunaan stunting di Kabupaten Batola.
"Ada pun prosedur yang akan dilakukan nantinya dari Ketua TPPS yakni Sekda Batola akan memberikan rekomendasi kepada semua SKPD untuk menindaklanjuti hasil deminasi pertama. Sehingga pada desiminasi kedua sudah bisa mendapatkan hasil tindak lanjut dari masing-masing lintas sektor," jelasnya.
Sementara itu, Perwakilan dari BKKBN Provinsi Kalsel dr. Hendra menambahkan, bahwa audit kasus stunting adalah salah satu program prioritas RAN PASTI dimana pada tahun 2024 target prevalensi stunting berada dibawah 14%.
Audit stunting ini wajib dilaksanakan minimal dua kali dalam setahun. Target sasaran adalah Balita dan Baduta, Catin, Ibu Hamil, dan Ibu Paska Salin.
“Audit stunting untuk mencari yang beresiko misal pada catin yang mengalami KEK (Kekurangan energi Kronis) maka akan melahirkan anak yang beresiko stunting," tambahnya.
“Dalam Audit Kasus Stunting (AKS) ini kami perlu informasi penanganan stunting, karena tidak bisa dilaksanakan sendirian tetapi perlu koordinasi lintas sektoral terkait apa saja yang dibantu pada keluarga AKS, semoga upaya percepatan penuruan stunting di batola dapat berjalan baik," timpalnya lagi.
Sumber: Kominfo Batola
